Ketua IAPA Pimpin Tim Independen Reformasi Birokrasi

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia dan juga Ketua IAPA, Prof. Dr. Eko Prasojo, yang sebelumnya menjadi Wakil Menteri PANRB, kini dipercaya menjadi Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN).

Posisi tersebut sebelumnya diduduki Erry Riyana Hardjapamekas. Adapun Wakil TIRBN dipercayakan kepada Rhenald Kasali, dengan anggota JB Kristiadi, Djohermansyah Djohan, Siti Zuhro, Tjipta Lesmana, Felia Salim, Hariyadi B. Sukamdani, dan Suryo Bambang Sulistio.

TIRBN ini dibentuk dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 206 Tahun 2015. Selain itu, melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 207 Tahun 2015 juga telah dibentuk Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional dengan yang diketuai oleh Ardan Ardiperdana (Kepala BPKP) dengan Wakil Adi Suryanto (Kepala LAN).

Sedangkan anggota Tim Penjamin adalah Bima Haria Wibisana (Kepala BKN), Mustari Irawan (Kepala ANRI), Suryamin (Kepala BPS), Neneng Goenadi, Indra J. Piliang, dan Robi Nurhadi.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, Tim Independen RBN bertugas memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

“Tim Independen akan memberikan saran pemecahan masalah dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional,” ujar Yuddy, Senin (2/11).

Selain itu, TIRBN juga bertugas memberikan saran strategis dan bersifat terobosan serta menyapaikan usulan quick wins nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Secara berkala atau sewaktu-waktu, TIRBN menyampaikan laporan dan menindaklanjuti keputusan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (PRBN). “Tugas Tim Independen lainnya adalah menindaklanjuti keputusan KPRBN,” imbuh Yuddy.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/03/nx7qed346-guru-besar-ui-pimpin-tim-independen-reformasi-birokrasi

Rapat Pembahasan Program Indonesia Melayani

20150907_145345

20150907_145427

IAPA bersama dengan KOMPAK melakukan pembahasan Program Indonesia Melayani. Pada rapat tanggal 7 September 2015 di Kampus FIA Universitas Indonesia, Depok, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan oleh IAPA yaitu:
1. Pendekatan IAPA harus berbeda dengan pemerintah karena harus memandirikan masyarakat desa demi menciptakan keberlanjutan
2. Program magang yang saat ini sudah ada tetap dilanjutkan dan meminta komitmen dari universitas yang sudah melaksanakan program magang untuk terlibat secara sukarela menjadi pilot project, seperti Unpar, Untad, Univ Wijaya Putra, dan beberapa universitas lain yang akan ditentukan kemudian
3. IAPA akan menyusun RAB 2016 dan project proposal 2015
4. Fokus pertama IAPA pada peningkatan kapasitas kelembagaan, selanjutnya akan fokus pada pembangunan desa dan kaitannya dengan pembangunan nasional
5. Tahun ini IAPA akan mempersiapkan program untuk pelaksanaan 2016 dalam bentuk Program Implementation Plan.

Aspek lain terkait dengan program ini akan menjadi pembahasan lebih lanjut dan akan disampaikan pada Seminar Internasional IAPA di Universitas Negeri Manado, tanggal 28-29 September 2015.

Rencana Pengembangan DPD IAPA

Untuk memperluas keanggotaan Indonesian Association for Public Administration, Rakernas IAPA 2015 yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro, Semarang, merencanakan membentuk Dewan Pengurus Daerah (DPD) IAPA yang baru. Saat ini IAPA telah memiliki 115 anggota individu aktif dan 20 anggota institusi yang terdaftar secara resmi. Rakernas IAPA ini juga merevisi hak dan kewajiban anggota IAPA supaya anggota benar-benar merasakan manfaat nyata setelah menjadi anggota IAPA. DPD IAPA yang telah resmi dibentuk yaitu sebagai berikut:

1. DPD IAPA  Papua dan Maluku

2. DPD IAPA Sulawesi Selatan dan Barat

3. DPD IAPA Sulawesi Tengah

4. DPD IAPA Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara

5. DPD IAPA Jawa Bagian Barat

6. DPD IAPA Lampung

7. DPD IAPA Sumatera Selatan

8. DPD IAPA Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat

9. DPD IAPA Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam

Ke depan, IAPA berencana untuk membentuk DPD IAPA yang baru yaitu:

10. DPD IAPA Jawa Tengah

11. DPD IAPA Kalimantan

12. DPD IAPA Papua dan Papua Barat

13. DPD IAPA Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo

14. DPD IAPA Manado

15. DPD IAPA Bali dan Nusa Tenggara

16. DPD IAPA DKI dan Banten

17. DPD IAPA Nangroe Aceh Darussalam

Dengan demikian, IAPA akan memiliki 16 DPD IAPA (Lampung dan Sumatera Selatan akan digabung) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Rakernas IAPA 2015

Rakernas IAPA

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IAPA 2015 diselenggarakan di Universitas Diponegoro dengan difasilitasi oleh Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7-8 Mei 2015 ini dihadiri oleh 34 pengurus IAPA Pusat dan Daerah serta mengagendakan beberapa kegiatan seperti pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan program kerja IAPA periode kepengurusan 2013-2016. Selain kegiatan yang telah diagendakan, Rakernas 2015 juga memfasilitasi para anggota IAPA untuk menyampaikan masukan yang membangun bagi perbaikan IAPA ke depan.

Rakernas IAPA 2

KIRAB (Koalisi Indonesia untuk Birokrasi Bersih)

Seminar Nasional dan Lokakarya terkait dengan Konsultasi Publik UU Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dilaksanakan di Kampus FISIP UI Depok pada 1-2 April 2015. Salah satu kesepakatan yang tercapai yaitu dihasilkannya 9 tuntutan kepada Pemerintah untuk menciptakan birokrasi bersih sebagai berikut:

KOALISI INDONESIA UNTUK BIROKRASI BERSIH (KIRAB)

SEJALAN DENGAN KOMITMEN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK UNTUK MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI DAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Mendesak:

  1. Presiden untuk menyempurnakan Grand Design Reformasi Birokrasi sejalan dengan pengembangan sistem merit;
  2. Presiden untuk memperkuat institusi pengelola reformasi birokrasi nasional yang melibatkan para pemangku kepentingan;
  3. Presiden untuk memberikan dukungan politik kepada Komisi Aparatur Sipil Negara agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal;
  4. Presiden dan DPR untuk mengesahan RUU Sistem Pengawasan Nasional dan menyelesaikan RUU lainnya terkait dengan reformasi birokrasi;
  5. DPR untuk mendukung Reformasi Birokrasi Nasional, sebagai agenda politik bangsa;
  6. Pemerintah untuk melakukan harmonisasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan terkait dengan reformasi Birokrasi;
  7. Pemerintah untuk memberikan penegasan bahwa UU Aparatur Sipil Negara adalah backbone reformasi birokrasi dan menjadi rujukan perumusan kebijakan lainnya;
  8. Kementerian PAN-RB untuk segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU ASN dengan melibatkan partisipasi publik;
  9. Masyarakat sipil untuk terlibat secara aktif dalam mengawal reformasi birokrasi nasional;

Global Challenges Fellowship – Call for Applications

The Global Challenges Fellowship program (GCF) invites scholars from rising non-Western global powers, including scholars from Indonesia, to explore complex research questions in the humanities or social sciences with relevance to the most pressing public policy challenges of the 21st century. GCF seeks to foster new forms of scientific collaboration, enhance transnational and interdisciplinary cooperation between regional and international partners and to encourage the development of fresh perspectives on global public policy issues.
The Fellowship will support four junior and four senior fellows from Brazil, China, India, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, South Africa, and Turkey over the course of two years. Starting September 2015, Global Challenges Fellows will spend approximately 7-8 months doing analytical and empirical work at CEU in Budapest, and at GPPi in Berlin where they will engage with policy practitioners. Fellowships are available in five research areas:
·       Peace & Security
·       Humanitarian Assistance & Human Rights
·       Development & Good Governance
·       Internet Governance
·       Changing Global Institutions
We are very excited by this opportunity. There is a need for a better academic understanding of the workings of multilateralism in an increasingly ‘post-Western’ world; European scholars and policymakers stand to profit from a deeper familiarity with the traditions, motivations, and world views of powers not traditionally regarded as part of ‘the West.’ Conversely, scholars from outside Europe are often not fully immersed in the diverse set of influences on Europe’s multilateral policies. GCF Program is an excellent opportunity for this much-needed mutual learning and exchange.
The Call for applications for the first round of fellowships is launched today and we are expecting applications by the March 30 deadline. Any help with spreading the word about this opportunity among your networks would be much appreciated!
For more information and to apply, the program website can be found at www.globalchallengesfellowship.net
Thank you in advance.
Best wishes,

Wolfgang